Melanjutkan pembahasan pada series 1 mengenai penyebab kredit bermasalah, beberapa hal yang dapat diindikasikan untuk suatu kredit menjadi bermasalah yakni:

Kurangnya pengawasan terhadap kredit yang telah dicairkan. Kredit baru dikatakan terealisasi disaat fasilitas tersebut telah dicairkan dan keadaan mulai menjadi masalah ketika account officer lalai didalam memonitoring pemenuhan kewajiban kredit tiap akhir bulannya.

Disamping itu kesalahan juga akan semakin runyam ketika fasilitas yang diberikan sudah hampir jatuh tempo namun pihak Bank lalai didalam memberitahukan kepada pihak nasabah apakah fasilitasnya akan diperpanjang atau mau dilunasi.

Disini peran seorang account officer menjadi mutlak didalam memonitoring perkembangan dari account-accountnya, oleh karenanya sudah menjadi suatu keharusan pihak institusi memberikan pelatihan, pendidikan dan perhatian terhadap peningkatan kualitas dari account officer.

Kurangnya monitoring dan informasi secara detail mengenai keadaan bisnis perusahaan yang dibiayai. Dalam hal ini kembali lagi ke pihak intern Bank. Pihak bank senantiasa harus meluangkan waktu minimal 1 kali dalam tiap bulan untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha debitur memantau perkembangan bisnisnya (on the spot monitoring) disamping monitoring dilakukan secara on the desk.

Pantauan dilakukan meliputi kondisi usaha secara mendetail, kondisi keuangannya serta kemampuan membayarnya bilamana ada kejanggalan segera dikomunikasikan dengan pihak debitur.

Demikian , semoga bermanfaat...

Hasan

Masih menurut pemaparan dalam penulisan hukum oleh Aslam Fetra H dengan judul ''Praktek Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia di PT Bank Bukopin Cab.Yogyakarta'' Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pemberian kredit, menurut Sutarno dalam karyanya (Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank.hal 98) tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani antara bank dan debitur maka tidak ada pemberian kredit.

Perjanjian kredit yang merupakan media antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdata Bab XIII karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam-meminjam uang menurut pasal 1754 KUHPerdata yang berbunyi ''pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula''

Sedangkan masih menurut Sutarno dalam karyanya sebagaimana dimaksud pada awal paragraf bahwa perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur dalam bentuk tertulis yang menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan, maka perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan sebagai perjanjian ikutan. Hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan hapusnya perjanjian ikutan namun sebaliknya, hapusnya perjanjian ikutan tidak mengakibatkan hapusnya jaminan pokok.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok mempunyai fungsi sebagai alat bukti bagi debitur dan kreditur yang mebuktikan adanya hutang debitur serta pengaturan hak-hak dan kewajiban para pihak. Masih menurut pemaparan Sutarno dalam karyanya sebagaimana disebut diawal paragraf bahwa fungsi lainnya perjanjian kredit yakni sebagai alat atau sarana pemantauan tentang tujuan dan penggunaan kredit dari usaha debitur yang dibiayai dengan kredit.

Semoga bermanfaat.....

Hasan