1. Untuk kepentingan perpajakan. Dalam hal ini keterangan mengenai simpanan nasabah hanya dapat diberikan apabila ada perintah tertulis dari Menteri Keuangan dengan menyatakan informasi yang jelas menyebutkan nama pejabat pajak serta nama wajib pajak yang dimintai keterangannya
2. Untuk kepentingan peradilan. Dalam hal ini keterangan terhadap simpanan nasabah hanya diberikan dengan adanya izin tertulis dari Menteri Keuangan. Prosedur izin tersebut harus diminta oleh Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung.
3. Untuk kepentingan peradilan dalam sengketa Perdata antara Bank dengan Nasabahnya. Dalam hal ini adanya  kewenangan direksi Bank untuk menginformasikan keadaan keuangan nasabah kepada pengadilan
4. Dalam rangka tukar menukar informasi antar Bank. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengamankan kegiatan usaha bank sebagai cara preventif didalam bertransaksi dengan pihak nasabah

1. Rescheduling (penjadwalan kembali pemenuhan kewajiban debitur untuk jangka waktunya)
2. Reconditioning (Peninjauan kembali sebagian atau seluruh persyaratan kredit)
3. Restructure (meliputi dua bagian diatas serta penataan kembali seluruh persyaran dan ketentuan didalam perjanjian kredit)

1. Pihak Bank selaku kreditur melakukan gugatan kepada debitur dengan dasar/alas hak Wanprestasi. Dalam hal ini gugatan didasarkan pada tidak dipenuhinya kewajiban pihak debitur kepada bank dalam hal pembayaran hutang, baik hutang pokok maupun bunganya.Umumnya putusan pengadilan berupa akan dilaksanakan sita eksekusi atas agunan yang diberikan oleh debitur guna pelunasan kreditnya
2. Pihak bank selaku kreditur meminta penetapan sita eksekusi terhadap jaminan debitur yang telah dilakukan pengikatan secara sempurna. Terhadap barang jaminan yang telah diikat secara sempurna maka pihak bank dapat mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi guna pelunasan kreditnya yang telah diberikan kepada debitur yang bersangkutan tanpa melalui proses gugatan di pengadilan umum.  Perlu menjadikan perhatian bagi pihak Bank yakni bahwa penyelesaian melalui cara kedua ini, untuk barang jaminan harus sudah didaftarkan ke pengadilan guna memperoleh kepastian hukum bahwa barang agunan tersebut mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga. 

1. Kelalaian/pelanggaran pihak debitur memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar tagihannya kepada bank, baik hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya pada waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam perjanjian kredit
2. Ketidakabsahan kontrak-kontrak, keterangan dan atau surat-surat lainnya yang diberikan oleh peminjam dan atau penjamin
3. Kepailitan usaha peminjam atau penjamin
4. Kekayaan peminjam dan barang-barang yang dijaminkan seluruh atau sebagian terlibat perkara dipengadilan/berada dalam sengketa

1. Mempunyai kekayaan tersendiri, maksudnya disini adalah Badan Hukum tersebut mempunyai kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pemiliknya. Ada pemisahan yang tegas antara harta perusahaan dengan harta pemilik perusahaan
2. Badan Hukum sebagai Subyek Hukum dapatlah ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurus-pengurusnya yang dalam hal ini pengurus tersebut bertindak untuk dan atas nama perusahaan sebagaimana tertuang dalam akta pendirian berikut dengan perubahannya
3. Dapat melakukan suatu tindakan hukum berupa menggugat maupun digugat dimuka hakim
   

Masih menurut pemaparan dalam penulisan hukum oleh Aslam Fetra H dengan judul ''Praktek Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia di PT Bank Bukopin Cab.Yogyakarta'' Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pemberian kredit, menurut Sutarno dalam karyanya (Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank.hal 98) tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani antara bank dan debitur maka tidak ada pemberian kredit.

Perjanjian kredit yang merupakan media antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdata Bab XIII karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam-meminjam uang menurut pasal 1754 KUHPerdata yang berbunyi ''pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula''

Sedangkan masih menurut Sutarno dalam karyanya sebagaimana dimaksud pada awal paragraf bahwa perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur dalam bentuk tertulis yang menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan, maka perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan sebagai perjanjian ikutan. Hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan hapusnya perjanjian ikutan namun sebaliknya, hapusnya perjanjian ikutan tidak mengakibatkan hapusnya jaminan pokok.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok mempunyai fungsi sebagai alat bukti bagi debitur dan kreditur yang mebuktikan adanya hutang debitur serta pengaturan hak-hak dan kewajiban para pihak. Masih menurut pemaparan Sutarno dalam karyanya sebagaimana disebut diawal paragraf bahwa fungsi lainnya perjanjian kredit yakni sebagai alat atau sarana pemantauan tentang tujuan dan penggunaan kredit dari usaha debitur yang dibiayai dengan kredit.

Semoga bermanfaat.....

Hasan