Pemberian/persetujuan suatu fasilitas kredit dengan jaminan berupa tagihan piutang merupakan suatu pemberian/persetujuan kredit yang cukup berisiko, dikarenakan jaminannya tidak kasat mata dan pengikatannya pun hanya dengan menyerahkan daftar piutang dari debitur kepada end user-end usernya untuk dilakukan pengikatan secara notaris dengan fidusia, oleh karenanya diperlukan beberapa perhatian yang ketat untuk dapat meminimalisir risiko yang ada (wanprestasi) sehingga pemberian fasilitas kredit tersebut tepat guna dan bermanfaat.

Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko suatu pemberian kredit dengan jaminan utama berupa tagihan:

Perlu dilakukan monitor dan pastikan debitur dapat melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank Anda tiap bulannya tetap waktu serta lakukan kunjungan kelokasi usaha secara periodik

Pastikan penggunaan kredit sesuai dengan peruntukannya dan harus dilakukan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan secara sempurna

Dapat juga dimintakan debitur untuk menyerahkan surat rekomendasi yang ditandatangani dan diberi cap oleh pihak yang berutang pada debitur dan memiliki tagihan yang masih berlaku/berjalan dan jangka waktu tagihan/pembayaran tidak melebihi jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam SOP Bank anda

Debitur juga dapat dimintakan untuk membuka escrow account/rekening penampungan dimana rekening ini difungsikan untuk menampung pembayaran tagihan oleh End-user debitur / bowheer dan langsung menurunkan baki debet pinjamannnya

Mintakan Standing Isntruction

Pencairan kredit maksimal 80 % dari tagihan (sesuai dengan SOP Bank anda)

Demikian beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk pemberian/persetujuan fasilitas kredit dengan jaminan berupa tagihan. Semoga bermanfaat

Hasan
aslam.fh@gmail.com

Posted via Blogaway

• Produk yang dihasilkan.
• Lokasi
  Penilaian terhadap lokasi meliputi penilaian terhadap dekat tidaknya dengan sumber bahan baku,sarana transportasi untuk mendisribusikan barang-barang hasil produksi, dan ketersediaan tenaga kerja
• Proses pembuatan produk atau proses penyediaan jasa. Dalam hal proses pembuatan produk, analisa ditekankan pada pemlihan mesin dan peralatan yang digunakan.
• Kapasitas Produksi,termasuk mengenai kuantitas dan kontinuitas bahan baku, jenis dan kualitas bahan baku serta
• Fasilitas/sarana dan prasarana Produksi

Berikut salah satu contoh gambaran penilaian aspek teknis terhadap usaha perdagangan:

• Lokasi Usaha,yang dilihat adalah mengenai berapa luas tanahnya, bangunan, status kepemilikannya serta interior didalamnya apakah rapi atau semrawut(tidak mencerminkan tempat usaha)
• Sarana dan prasarana yang ada meliputi peralatan kerja/peralatan kantor yang tersedia
• Sarana transportasi (perlu dikaitkan dengan kegiatan usahanya)
• Ketersediaan barang dagangan dan kontinuitasnya

Kesemua point tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi analis kredit untuk menentukan layak tidaknya aspek teknis terhadap usaha calon debitur dibidang perdagangan

1. Pembiayaan Tagihan, dalam hal ini kredit modal kerja yang diberikan digunakan untuk membiayai tagihan yang belum jatuh tempo karena penjualan secara kredit maupun belum dibayarkannya hasil pekerjaan oleh pemberi kerja. Untuk pemberian kredit modal kerja pembiayaan tagihan ini jaminannya pun dapat berupa tagihan dan atau fix asset. Dalam hal jaminannya berupa tagihan yang dibiayai maka dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perlu dipastikan dan dilakukan verivikasi terhadap seluruh tagihan yang dijadikan jaminan serta pihak yang dibiayai harus menyerahkan Standing Instruction atas tagihan piutang tersebut.
2. Pembiayaan persediaan, dalam hal ini kredit yang diberikan digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang persediaan

Penilaian terhadap aspek manajemen difokuskan terhadap pembahasan mengenai:

1. Kapabilitas SDM (Direksi, Manager, dan Karyawan) yang capable dengan struktur organisasi yang memadai serta ada tidaknya pemisahan job function antara pelaksana dan kontrol terutama dalam hal pengendalian biaya dengan jelas. Kegiatan untuk mengetahui hal2 tersebut dapat dilakukan dengan wawancara kepada pihak Key Person, wawancara sampling dengan buruh dan melihat hasil kinerja produksi yang ada.
2. Sistem Aministrasi, informasi dan tranparansi usaha yang dikelola.
3. Trade Checking kepada rekanan calon debitur
4. Penilaian hubungan terhadap Bank lain, dalam hal ini diperlukan adanya kelengkapan identitas seluruh pengurus perseroan baik direksi maupun komisaris. Kelengkapan identitas ini dimaksudkan untuk dilakukan BI Checking, apakah para pengurus perseroan tersebut pernah/sedang mendapat fasilitas kredit dan bagaimana mengenai track recordnya selama ini.

1. Subyek Hukum
   Subyek hukum dapat berupa perorangan maupun juga badan hukum. Untuk perorangan yang patut dipastikan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata yakni:
   · Dewasa dan atau telah menikah
   · Tidak dibawah pengampuan
   Sedangkan untuk badan hukum harus dipastikan adanya pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman, berikut juga akta-akta sejak pendiriannya dan perubahannya baik perubahan karena pemilikan, perubahan pengurus, permodalan, jenis usaha dan lain
2. Dokumen Kelengkapan Legalitas Perusahaan
   Analisa terhadap dokumen kelengkapan legalitas perusahaan disini meliputi analisa terhadap Akta Pendirian dan perubahan terakhirnya (untuk mengetahui kewenangan pihak-pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan) tidak jauh berbeda dengan penilaian terhadap subyek hukum serta penilaian Legalitas usahanya SIUP,TDP,NPWP, Ijin Usaha, Keanggotaan Asosiasi, SK Menkeh dan kelengkapan dokumen lehgalitas lainnya telah lengkap, sesuai dengan aslinya dan kegiatan usaha yang dijalankan serta tidak habis masa berlakunya.
3. Agunan dan Pengikatannya
   Analisa terhadap agunan dalam hal ini pastikan bahwasanya agunan:
   . Dapat diidentifikasi
   · Tidak sedang dijaminkan pada pihak lain
   · Bebas sengketa
   · Marketable, dapat ditentukan nilainya dan
   · Tidak mudah rusak serta
   · Memenuhi coverage Ratio yang ditetapkan
   Sedangkan untuk pengikatannya mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan:
   · Benda tidak bergerak diikat dengan Hak Tanggungan
   · Benda Bergerak diikat dengan Gadai atau Fidusia
   · Untuk Jaminan Kebendaan yang In-Materiil diikat dengan Gadai atau Fidusia
   · Jaminan Penanggung Hutang yakni dengan Borgtocht